Peternakan Intensif: Surat Terbuka untuk Menuntut Kesejahteraan Hewan

Peternakan intensif adalah sistem pemeliharaan hewan dalam jumlah besar dengan ruang, waktu, dan masukan produksi yang dikelola ketat untuk menghasilkan pangan. Sistem ini dapat memasok daging, telur, susu, dan ikan secara efisien, tetapi kepadatan tinggi dan lingkungan terbatas berisiko menghambat perilaku alami serta menyulitkan pengawasan kesejahteraan.

Kepada pemerintah Indonesia, perusahaan pangan, dan para pembeli: biaya murah di etalase bukan bukti bahwa biaya sebenarnya telah dibayar dengan adil. Kami meminta keterbukaan tentang kehidupan hewan, pemeriksaan yang dapat dipercaya, dan pilihan pangan yang tidak menggantungkan ketahanan pangan pada penderitaan yang disembunyikan.

1. Peternakan intensif bukan satu sistem, tetapi kepadatan selalu perlu diawasi

Kepadatan tinggi tidak otomatis membuktikan bahwa setiap hewan mengalami kondisi buruk, tetapi membuat pengelolaan ruang, udara, air, dan interaksi sosial semakin menentukan. Penilaian yang jujur harus memeriksa keadaan hewan dan lingkungan sehari-hari, bukan hanya label seperti “modern”, “bersih”, atau “efisien”.

Dalam kandang ayam petelur, misalnya, ruang gerak terbatas dapat menghalangi perilaku seperti bertengger dan mencari tempat bertelur. Pada babi, kebutuhan untuk mengendus, menjelajah, dan berinteraksi dapat terhambat ketika lingkungan terlalu sederhana. Sapi perah membutuhkan ruang untuk berbaring dengan nyaman, akses pakan dan air, serta penanganan yang menghindari cedera. Pada ikan budidaya, kualitas air, kepadatan, dan penanganan sebelum pemotongan turut memengaruhi kondisi mereka.

Organisasi Kesehatan Hewan Dunia menetapkan prinsip bahwa kesejahteraan mencakup keadaan fisik dan mental hewan serta bagaimana hewan menghadapi lingkungannya (WOAH, Kode Kesehatan Hewan Darat, 2024). Prinsip ini mengubah pertanyaan publik: bukan hanya berapa banyak pangan dihasilkan, melainkan apakah hewan dapat bergerak, beristirahat, makan, dan menghindari rasa sakit.

“Kesejahteraan adalah keadaan individu terkait upayanya menghadapi lingkungannya.”

Definisi ilmiah itu juga mengingatkan bahwa satu ukuran tidak cukup. Hewan yang tampak hidup belum tentu bebas dari rasa sakit atau stres; sebaliknya, satu pengamatan singkat tidak dapat menggambarkan seluruh masa hidupnya. Perlu ada catatan kesehatan, pemeriksaan perilaku, dan akses bagi pemeriksa independen.

2. Apa bukti dampak sistem produksi terhadap kesejahteraan hewan?

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa risiko kesejahteraan muncul melalui gabungan faktor: kepadatan, lingkungan yang miskin rangsangan, penyakit, cedera, serta cara hewan dipindahkan dan ditangani. Dampaknya tidak seragam, sehingga klaim tentang suatu jenis peternakan harus didukung pemeriksaan pada peternakan dan spesies yang benar-benar dibahas.

Penilaian Otoritas Keamanan Pangan Eropa pada ayam pedaging mengidentifikasi beberapa masalah kesejahteraan, termasuk gangguan gerak, lesi pada telapak kaki, serta kesulitan memenuhi perilaku alami dalam sistem tertentu (EFSA, 2023). Tinjauan itu membahas kondisi produksi di Eropa, bukan pengukuran langsung di Indonesia. Namun, jenis bahaya biologisnya memberi dasar untuk menentukan apa yang perlu diperiksa di peternakan lokal.

Di Indonesia, persoalan ini menyentuh lebih dari kandang. Rantai pasok mencakup pembibitan, pengangkutan, tempat pemotongan, pengolahan, dan perdagangan. Hewan dapat menghadapi risiko pada setiap tahap; contohnya, kendaraan tanpa pengaturan suhu atau proses bongkar muat yang kasar. Karena itu, perusahaan seharusnya melaporkan prosedur dan hasil pemeriksaan dari peternakan hingga produk, bukan hanya menjanjikan standar di atas kertas.

Budidaya ikan juga perlu mendapat perhatian setara. FAO memperkirakan produksi budidaya dunia mencapai 94,4 juta ton hewan akuatik pada 2022, lebih dari separuh produksi hewan akuatik dunia untuk konsumsi (FAO, 2024). Angka tersebut bukan bukti bahwa semua budidaya memakai kepadatan sama atau menyebabkan dampak yang sama. Namun, skalanya membuat kualitas air, penyakit, penanganan, dan metode pemingsanan sebelum pemotongan menjadi urusan kesejahteraan yang tak bisa diabaikan.

3. Indonesia punya dasar hukum, tetapi publik perlu tahu cara menegakkannya

Indonesia tidak memulai dari nol: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, memuat ketentuan kesejahteraan hewan. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 mengatur kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah seberapa konsisten ketentuan itu diperiksa, dilaporkan, dan ditindaklanjuti.

Perlindungan hukum menjadi nyata ketika tanggung jawabnya jelas: siapa memeriksa kandang dan pengangkutan, seberapa sering pemeriksaan berlangsung, bagaimana pelanggaran dicatat, dan apa konsekuensinya. Tanpa informasi tersebut, konsumen tidak dapat membedakan kepatuhan yang terbukti dari pernyataan pemasaran. Data inspeksi yang diringkas secara terbuka akan memungkinkan masyarakat, peneliti, dan organisasi perlindungan hewan menilai kemajuan tanpa mengandalkan kabar angin.

Label saja belum menjawab pertanyaan itu. Istilah seperti “alami”, “segar”, atau “berkualitas” tidak otomatis menjelaskan kepadatan kandang, akses ke ruang terbuka, pemakaian obat, atau metode pemotongan. Jika sebuah merek mengiklankan kesejahteraan lebih baik, konsumen patut meminta standar tertulis, cakupan pemasok, frekuensi audit, identitas lembaga pemeriksa, dan hasil yang dapat diukur.

Pemerintah dan industri juga harus membedakan kepatuhan dari hasil. Catatan bahwa prosedur sudah dilakukan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hewan tidak terluka atau mengalami tekanan. Audit yang kredibel memeriksa kondisi langsung, menggunakan indikator kesejahteraan, dan memiliki jalur pelaporan pelanggaran yang aman bagi pekerja.

4. Angka produksi menjelaskan skala, bukan mutu kehidupan hewan

Kenaikan produksi membantu menjelaskan mengapa pengawasan perlu mengikuti perubahan industri, tetapi tidak dapat dipakai sendirian untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan memburuk. Produksi mencatat berat hasil, bukan pengalaman tiap hewan. Grafik berikut menunjukkan kenaikan produksi budidaya hewan akuatik dunia dan alasan mengapa kebijakan kesejahteraan ikan harus ikut berkembang.

Produksi budidaya hewan akuatik dunia meningkat dari 59,9 juta ton pada 2010 menjadi 94,4 juta ton pada 2022 (FAO, 2024). Kenaikan itu berlangsung dalam konteks yang beragam: tambak udang di Asia Tenggara tidak sama dengan keramba ikan air tawar, dan angka dunia tidak mewakili praktik setiap pembudidaya Indonesia. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa panduan, pemeriksaan, dan pelaporan perlu menjangkau perikanan budidaya, bukan hanya ternak darat.

Untuk Indonesia, pembuat kebijakan dapat menerbitkan data inspeksi yang dipilah menurut spesies, wilayah, dan tahap rantai pasok. Perusahaan dapat membuka jumlah pemasok yang diaudit serta pelanggaran yang ditemukan. Peneliti dan organisasi masyarakat sipil dapat membandingkan indikator dari waktu ke waktu. Dengan data seperti ini, kita dapat menguji apakah janji perbaikan menghasilkan perubahan yang terukur.

5. Pembeli bisa meminta bukti, sementara perubahan besar tetap tanggung jawab industri

Pilihan individu tidak dapat menggantikan pengawasan publik atau mengubah seluruh sistem pasok sendirian. Namun, pembeli dapat meminta transparansi, memilih produk dengan standar yang dapat diperiksa, dan mengurangi ketergantungan pada produk hewani jika sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing.

Di Indonesia, makan lebih banyak tahu, tempe, kacang-kacangan, sayur, dan hidangan seperti gado-gado adalah cara praktis memperluas pilihan pangan nabati. Tidak perlu menganggapnya sebagai penolakan terhadap budaya makan atau sebagai keputusan yang harus diambil semua orang dengan cara sama. Yang penting, keluarga dapat memperoleh pangan bergizi, terjangkau, dan sesuai kebiasaan mereka, sambil mendorong sistem pangan yang lebih bertanggung jawab.

Kepada perusahaan pangan: terbitkan standar dengan bahasa yang bisa dipahami pembeli, jangan menyamakan produktivitas dengan kesejahteraan, dan sediakan mekanisme pengaduan bagi pekerja maupun pemasok. Kepada pemerintah: publikasikan panduan dan hasil pengawasan, perkuat sumber daya pemeriksa, dan pastikan pelanggaran membawa tindak lanjut. Kepada kita sebagai pembeli: ajukan pertanyaan yang konkret dan dukung perubahan tanpa menyalahkan keluarga yang pilihan pangannya dibatasi oleh harga atau ketersediaan.

Seruan ini bukan tuntutan agar semua sistem produksi disamakan atau semua peternak dicurigai. Ini tuntutan agar klaim diuji dengan bukti yang relevan, pengalaman hewan dihitung, dan tanggung jawab tidak dibebankan hanya kepada konsumen. Kebutuhan pangan dan perlindungan hewan bukan alasan untuk menutup informasi; keduanya alasan untuk merancang kebijakan dan rantai pasok yang lebih terbuka.

Pertanyaan umum tentang peternakan intensif

Hormat kami, kepada para pengambil keputusan dan seluruh pihak yang membentuk rantai pangan Indonesia: ukur keberhasilan bukan hanya dari jumlah yang diproduksi, tetapi juga dari kehidupan yang dijalani hewan, keterbukaan yang diterima publik, dan keadilan bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya.

Ratih Mahendra, Jakarta